Scroll to top

KEGIATAN ZONA NILAI TANAH BPN/ATR BERTAHAP MULAI DI KERJAKAN DI LIMA KECAMATAN TAHUN 2021
Rapat kerja Zona Tanah kantor BPR/ATR bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021 #
User

KEGIATAN ZONA NILAI TANAH BPN/ATR BERTAHAP MULAI DI KERJAKAN DI LIMA KECAMATAN TAHUN 2021

Maluku tengah merupakan salah satu kabupaten tertua di propinsi Maluku yang memiliki kepadatan penduduk  dengan proporsi kurang lebihnya 1.000 penduduk per kilometer persegi. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan ruang permukiman penduduk yang berdampak pada kebutuhan harga lahan yang semakin meningkat. Meningkatnya jumlah permukiman, pemanfaatan tanah, perairan serta bentuk pemanfaatan di bawahnya menyebabkan Nilai Jual Obyek Pajak juga meningkat. NJOP merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Nilai tersebut harus sesuai dengan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang berlaku di lokasi yang bersangkutan.

Rapat kerja yang dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Maluku tengah dibuka kepala Badan Ir. BOB RACHMAT, M.si.
Ir. BOB RACHMAT, M.si. selaku kepala badan beliau mengingatkan " Pentingnya pemberian informasi kepada masyarakat nilai ZNT yang  ditetapkan berdasarkan analisis dan kajian serta perhitungannya, sehingga masyarakat memahami." Ungkap beliau.

Baca Lainnya :

Mengingat ZNT berbasis nilai pasar, ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, inventori nilai aset publik maupun aset masyarakat, monitoring nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk PBB, agar lebih adil dan transparan. Secara spasial harga nilai tanah dapat dipetakan melalui sistem informasi sebaran wilayah yang akan dilakukan sebagai salah satu lokasi administrasi NJOP.

Hasil dari kajian Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam menentukan Nilai Jual Obyek Pajak ini dapat digunakan sebagai updating data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi pemerintah dalam menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

TAGS:

Write a Facebook Comment

Leave a Comments