Scroll to top

Harus Ada Komitmen Tingkatkan PD di Maluku Tengah
Asisten I Setda Malteng saat membuka Rapat Rekonsiliasi dan pengawasan Pendapatan Daerah Maluku Tengah #
User

Harus Ada Komitmen Tingkatkan PD di Maluku Tengah

Masohi, Tribun-Maluku.com : Dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi dan dan sumber pendapatan bagi peningkatan Pendapatan Daerah (PD) di kabupaten Maluku Tengah, harus ada komitmen positif dalam merumuskan gagasan, solusi serta strategi yang baik dan cemerlang.

Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda malteng saat membuka Rapat Rekonsiliasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah Maluku Tengah (Malteng), di aula Kantor Kementerian Agama setempat, Kamis, (27/9).

Baca Lainnya :

 

Menurut Tuasikal, ada kebijakan dan langkah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan PD seperti penertiban sistem dan prosedur pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi PD, peningkatan koordinasi dan pengawasan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan lainnya.

 

“Hal ini sangat bermanfaat karena mampu mendorong daerah untuk keluar dari berbagai persoalan sosial seperti masalah pengangguran, kemiskinan, serta mampu menjadi modal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah,” kata Bupati.

Dia menambahkan, kebijakan pengelolaan anggaran PD akan selalu difokuskan pada upaya memobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Semua pihak harus bekerja keras agar bisa ada pencapaian target PAD yang diraih secara maksimal.

PAD merupakan barometer kemandirian daerah, hal ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang ” Pemerintahan Daerah ” dimana pemda selalu berupaya untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tuasikal meminta kepada seluruh instansi terkait, agar dapat mengidentifikasi dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan terus melakukan inovasi di berbagai aspek .

Faktor pendukung peningkatan PD adalah optimalisasi peran setiap petugas penagih pajak dan retribusi dimana bendahara sebagai ujung tombak untuk menghimpun penerimaan daerah. Penguatan kapasitas juga sangat mendukung pada petugas agar melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Bupati mengingatkan agar tidak melakukan tindakan ilegal yang bertentangan dengan aturan seperti pungli, hal ini mengakibatkan citra pemerintah daerah yang selalu mengakibatkan timbulnya perbuatan melawan hukum yang merugikan diri

Masohi, Tribun-Maluku.com : Dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi dan dan sumber pendapatan bagi peningkatan Pendapatan Daerah (PD) di kabupaten Maluku Tengah, harus ada komitmen positif dalam merumuskan gagasan, solusi serta strategi yang baik dan cemerlang.

Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda malteng saat membuka Rapat Rekonsiliasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah Maluku Tengah (Malteng), di aula Kantor Kementerian Agama setempat, Kamis, (27/9).

Olehnya itu, PD dalam struktur APBD di Malteng merupakan elemen penting dalam peranannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada publik.

Menurut Tuasikal, ada kebijakan dan langkah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan PD seperti penertiban sistem dan prosedur pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi PD, peningkatan koordinasi dan pengawasan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan lainnya.

 

“Hal ini sangat bermanfaat karena mampu mendorong daerah untuk keluar dari berbagai persoalan sosial seperti masalah pengangguran, kemiskinan, serta mampu menjadi modal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah,” kata Bupati.

Dia menambahkan, kebijakan pengelolaan anggaran PD akan selalu difokuskan pada upaya memobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Semua pihak harus bekerja keras agar bisa ada pencapaian target PAD yang diraih secara maksimal.

PAD merupakan barometer kemandirian daerah, hal ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang ” Pemerintahan Daerah ” dimana pemda selalu berupaya untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tuasikal meminta kepada seluruh instansi terkait, agar dapat mengidentifikasi dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan terus melakukan inovasi di berbagai aspek .

Faktor pendukung peningkatan PD adalah optimalisasi peran setiap petugas penagih pajak dan retribusi dimana bendahara sebagai ujung tombak untuk menghimpun penerimaan daerah. Penguatan kapasitas juga sangat mendukung pada petugas agar melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Bupati mengingatkan agar tidak melakukan tindakan ilegal yang bertentangan dengan aturan seperti pungli, hal ini mengakibatkan citra pemerintah daerah yang selalu mengakibatkan timbulnya perbuatan melawan hukum yang merugikan diri

 

TAGS:

Write a Facebook Comment

Leave a Comments