Scroll to top

NO IMAGE

PENDAFTARAN OBYEK BARU (PBB P2)

  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan diketahui oleh kepala desa/lurah dengan tanda tangan dan cap basah;
  2. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  3. Fotokopi KTP, KK, atau identitas sah lainnya yang dipersamakan dari wajib pajak/kuasanya;
  4. Untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP;
  5. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan meliputi :
    a) Copy SPPT tahun berjalan;
    b) Copy bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) tahun berjalan;
    c) Fotokopi salah satu bukti surat tanah dan/atau bangunan atau bukti terjadinya perubahan objek/subjek PBB, antara lain : Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, perjanjian sewa menyewa, IMB, surat keterangan ukur atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
  6. Surat pengantar dari kepala desa/lurah dengan tanda tangan dan cap basah yang diketahui camat untuk permohonan secara kolektif (lebih dari 1 Wajib Pajak).
  7. Dalam hal permohonan yang dilampiri copy sertifikat/akta jual beli atas nama pemohon dapat diajukan secara langsung.
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya atau pihak lain secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
  2. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  3. Fotokopi KTP, KK, atau identitas sah lainnya yang dipersamakan dari wajib pajak/kuasanya;
  4. Asli SPPT tahun berjalan;
  5. Copy SSPD tahun berjalan.
  6. Surat keterangan dari kepala desa/lurah/instansi yang berwenang yang memuat alasan pembatalan/penghapusan SPPT.
  7. Surat pengantar dari kepala desa/lurah dengan tanda tangan dan cap basah yang diketahui camat untuk permohonan secara kolektif (lebih dari 1 Wajib Pajak).
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya atau pihak lain secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
  2. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  3. Fotokopi KTP, KK, atau identitas sah lainnya yang dipersamakan dari wajib pajak/kuasanya;
  4. Fotokopi SPPT  tahun sebelumnya;
  5. Fotokopi bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) tahun berjalan.
  6. Surat Keterangan dari kepala desa/lurah, dalam hal permohonan salinan SPPT yang diajukan bukan atas nama pemohon.
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia  kepada Bupati Cilacap, u.p. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  2. Pengajuan keberatan dengan ketetapan pajak di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sedangkan pengajuan keberatan dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
  3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  4. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  5. Fotokopi SPPT dan bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) tahun berjalan;
  6. Bukti pendukung yang dilampirkan meliputi :
    a)    Fotokopi KTP, KK atau identitas sah lainnya dari wajib pajak/kuasanya;
    b)   Fotokopi bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) tahun sebelumnya;
    c)    Fotokopi salah satu bukti surat tanah dan/atau bangunan, antara lain : Sertifikat, Akta Jual Beli, IMB, IPB, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenis lainnya yang sah;
  7. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
  8. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
  9. Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan;
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya secara tertulis dalam  Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas kepada Bupati Cilacap, u.p. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
  2. Dalam hal permohonan pengurangan akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan bersifat massal, surat permohonan dapat diajukan oleh kepala desa/lurah dan diketahui camat;
  3. Surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada pihak lain;
  4. Fotokopi SPPT dan STPD yang dimohonkan pengurangan;
  5. Fotokopi KTP, KK atau identitas sah lainnya dari wajib pajak;
  6. Tidak memiliki tunggakan PBB P2  tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali terkena bencana alam;
  7. Bukti pendukung yang dilampirkan meliputi :
    a)    Fotokopi SK Pensiun/SK veteran;
    b)   Fotokopi surat pernyataan dari lurah/kepala desa;
    c)    Fotokopi tanda penerimaan uang penghasilan, rekening pembayaran listrik, rekening PAM dan rekening telepon;
    d)   Keterangan lain yang dianggap sama dengan butir a, b dan c;
  8. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan :
    a)    Pengajuan pengurangan  dengan ketetapan pajak di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diputuskan oleh Bupati.
    b)   Pengajuan pengurangan dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diputuskan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilcap atas nama Bupati.
    c)    Untuk ketetapan PBB s.d. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif melalui kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat;
    d)   Untuk ketetapan PBB di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) harus diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan;
    e)    Untuk objek pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman dan sebab lain yang luar biasa dan bersifat massal diajukan oleh kepala desa/lurah dengan diketahui oleh camat dengan mencantumkan nama-nama wajib pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan mempergunakan formulir yang telah ditentukan;
    f)     Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak SPPT PBB diterima wajib pajak atau terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
    g)    Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
    h)   Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan, selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima harus memberitahukan secara tertulis ke wajib pajak.
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Bupati Cilacap, u.p. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
  2. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  3. Asli SPPT/SKPD/STPD dan bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) yang dimohonkan restitusi;
  4. Asli Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Pemberian Pengurangan atau Penyelesaian Banding;
  5. Fotokopi bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) minimal 3 tahun terakhir;
  6. Fotokopi KTP, KK atau identitas sah lainnya dari wajib pajak.
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas kepada Bupati Cilacap, u.p. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
  2. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  3. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD tahun yang bersangkutan;
  4. Fotokopi KTP, KK atau identitas sah lainnya dari Wajib Pajak;
  5. Fotokopi bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) tahun terakhir.
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati Cilacap, u.p. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
  2. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  3. Asli SPPT/SKPD tahun yang bersangkutan;
  4. Fotokopi bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) tahun sebelumnya.
  1. Permohonan dari wajib pajak atau kuasanya secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
  2. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
  3. Fotokopi KTP, KK, atau identitas sah lainnya dari wajib pajak/kuasanya;
  4. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
  5. Fotokopi bukti lunas pembayaran PBB/Surat Setoran Pajak Daerah PBB (SSPD PBB) tahun sebelumnya;
  6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau Notaris/PPAT, dalam hal permohonan SK NJOP yang diajukan bukan atas nama pemohon.